1. Kelompok masyarakat belajar mandiri yang memberikan layanan pembelajaran bagi anak-anaknya melalui Sekolah rumah tunggal, sekolah rumah majemuk, dan komunitas sekolah rumah.

2. Kelompok masyarakat yang hidup di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang membentuk komunitas belajar secara on-line (e-learning).

3. Kelompok masyarakat yang mengaktualisasikan diri dalam mewujudkan aspirasi secara mandiri dalam bentuk berbagai sekolah alternatif (sekolah alam, sekolah kelas campuran dan sejenisnya).

4. Kelompok masyarakat yang melihat pentingnya mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

KARAKTERISTIK PENYELENGGARA KOMUNITAS BELAJAR

1. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

2. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

3. Pondok Pesantren

4. Majlis Taklim

5. Sekolah Rumah

6. Sekolah Alam

7. Sekolah Multy Grade Teaching

8. Susteran

9. Diklat-diklat dan UPT

DIVERSIVIKASI LAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN

1. Pangkalan belajar, yaitu sistem pelayanan pendidikan kesetaraan yang menghubungkan antara pangkalan (homebased) dengan daerah-daerah penyangga (hinterland) pada kawasan khusus, seperti kawasan perbatasan, pulau kecil.

2. Pembelajaran langsung, yaitu model layanan pembelajaran yang dilakukan secara langsung.

3. Lumbung Sumber Daya, yang berorientasi basis komunitas.

4. Layanan Pendidikan bergerak (mobile education service) atau Kelas Berjalan (Mobile Classroom), merupakan pelayanan pendidikan dengan sistem jemput bola (door to door) yang dilakukan oleh tutor pada peserta didik dari satu tempat ke tempat yang lain.

5. E-Learning, yaitu pembelajaran pendidikan kesetaraan secara online (e-learning) sebagai alternatif bagi peserta didik yang relatif sulit untuk bertemu langsung dengan tutor atau meninggalkan tempat kerjanya.

Beberapa Landasan Hukum Pendidikan Kesetaraan

* UNDANG-UNDANG DASAR 1945

* UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

* HADITS RASULULLAAH SAW

* PERATURAN PEMERINTAH

o No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

o No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

o No. 39 tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

o No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

* INTRUKSI PRESIDEN No. 1 tahun 1994t entang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

* KEPUTUSAN MENTRI

o Kep. Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B

o Pernyataan Mendiknas pada 22 Juni 2000 tentang pelaksanaan Paket C.

o Kep. Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Paket C.

* DEKLARASI DAKKAR: Education for All (Dakar, 2000)