Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum laki-laki.

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan (6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan. Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, karyawan, buruh perusahaan termasuk petani, hingga tahun 1998 saja mencapai 40,2 persen..

Kondisi ini dapat dipahami begitu besar andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Women In Development Approach (WID) yang diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kajian yang lebih komprehensif. Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi atau peran domestic yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan nasional.

Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian.